TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya
Berita Terkait
Contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga merupakan realita pahit yang tak bisa diabaikan. Dari kekerasan fisik yang meninggalkan luka memar hingga kekerasan psikis yang meninggalkan trauma mendalam, bayangannya menghantui jutaan rumah tangga. Eksploitasi anak, baik ekonomi maupun seksual, merampas masa depan mereka. Hak atas pendidikan dan kesehatan pun seringkali terabaikan, menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan. Permasalahan ini kompleks, terjalin erat dengan faktor sosial budaya, norma, tradisi, ekonomi, pola pengasuhan, dan ketidaksetaraan gender. Dampaknya pun meluas, mengancam kesehatan mental, relasi keluarga, dan bahkan stabilitas sosial masyarakat.
Memahami akar permasalahan ini penting untuk merumuskan solusi. Faktor sosial budaya yang mengakar kuat, norma dan tradisi yang membenarkan kekerasan, serta kemiskinan yang memaksa keluarga melakukan tindakan eksploitatif, semuanya berkontribusi pada siklus kekerasan ini. Pola pengasuhan yang salah dan ketidaksetaraan gender juga memperparah situasi. Konsekuensinya, korban mengalami trauma jangka panjang, relasi keluarga retak, dan masyarakat terbebani dengan masalah sosial yang kompleks. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah.
Pelanggaran HAM di Lingkungan Keluarga: Contoh Pelanggaran Ham Di Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi tempat teraman dan penuh kasih sayang, sayangnya tak selalu demikian. Realitas menunjukkan, berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap terjadi di ruang privat ini. Dari kekerasan fisik hingga eksploitasi, dampaknya meluas dan berjangka panjang bagi korban, terutama anak-anak. Memahami berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam keluarga menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan dan perlindungan.
Kekerasan Fisik dalam Keluarga
Kekerasan fisik dalam keluarga mencakup berbagai tindakan yang mengakibatkan cedera fisik pada anggota keluarga. Bentuknya beragam, mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, hingga penganiayaan yang lebih serius. Contohnya, seorang ayah yang memukul anaknya karena nilai rapor yang buruk merupakan kekerasan fisik yang jelas. Sementara itu, ibu rumah tangga yang kerap menerima pukulan dari suami merupakan bentuk kekerasan domestik yang sangat mengkhawatirkan dan seringkali tersembunyi. Kekerasan fisik ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Bahkan kekerasan yang tampak “ringan” sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan anak.
Kekerasan Psikis dalam Keluarga, Contoh pelanggaran ham di lingkungan keluarga
Kekerasan psikis, seringkali tak terlihat, namun dampaknya sama atau bahkan lebih merusak daripada kekerasan fisik. Bentuknya meliputi penghinaan, ancaman, intimidasi, manipulasi, dan pengendalian. Seorang anak yang terus-menerus dihina karena prestasinya yang kurang memuaskan akan mengalami penurunan kepercayaan diri dan harga diri. Begitu pula, seorang istri yang selalu dikontrol perilakunya oleh suami, akan mengalami tekanan psikologis yang berujung pada depresi atau gangguan mental lainnya. Dampak kekerasan psikis dapat berupa gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Korban seringkali merasa terisolasi, takut untuk berbicara, dan sulit untuk melepaskan diri dari situasi tersebut.
Eksploitasi Anak dalam Keluarga
Eksploitasi anak dalam keluarga merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius. Ini melibatkan penggunaan anak untuk keuntungan ekonomi atau seksual oleh anggota keluarga.
| Jenis Eksploitasi | Contoh | Dampak pada Anak | Perlindungan Hukum |
|---|---|---|---|
| Eksploitasi Ekonomi | Anak dipaksa bekerja di usia dini, misalnya sebagai pemulung atau buruh tani, tanpa mendapatkan pendidikan yang layak. | Terhambatnya perkembangan fisik dan mental, rendahnya kesempatan pendidikan dan masa depan, kerentanan terhadap penyakit dan kecelakaan kerja. | Undang-Undang Perlindungan Anak |
| Eksploitasi Seksual | Anak dipaksa melakukan hubungan seksual dengan anggota keluarga, dipaksa memproduksi atau menyebarkan konten pornografi. | Trauma psikologis yang mendalam, gangguan mental, risiko infeksi menular seksual, kemungkinan terlibat dalam aktivitas seksual berisiko di masa depan. | Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPPO |
Pelanggaran Hak Atas Pendidikan Anak
Hak atas pendidikan merupakan hak dasar setiap anak. Pelanggaran hak ini dalam keluarga dapat berupa pencegahan akses pendidikan, misalnya anak dipaksa putus sekolah untuk bekerja atau membantu pekerjaan rumah tangga. Contoh kasus: Seorang anak perempuan di daerah pedesaan dipaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya mengurus sawah. Dampaknya, anak tersebut kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya, mempunyai peluang ekonomi yang terbatas, dan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Pelanggaran Hak Atas Kesehatan Anak
Hak atas kesehatan anak juga seringkali terabaikan dalam lingkungan keluarga. Ini meliputi penelantaran kesehatan, kekurangan gizi, dan kurangnya akses perawatan medis. Contoh: Seorang anak yang menderita penyakit kronis namun tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai karena keterbatasan ekonomi keluarga. Akibatnya, penyakit tersebut semakin parah dan berpotensi mengancam nyawa anak. Penelantaran kesehatan anak dapat menyebabkan kematian, kecacatan permanen, dan gangguan perkembangan.
Faktor Penyebab Pelanggaran HAM di Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi benteng perlindungan dan kasih sayang, seringkali menjadi tempat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena ini kompleks dan berakar pada berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Memahami akar permasalahan ini menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi anggota keluarga yang rentan. Berikut beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran HAM dalam konteks keluarga.
Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Pelanggaran HAM dalam Keluarga
Norma dan tradisi sosial budaya tertentu dapat secara tidak langsung mendukung praktik pelanggaran HAM dalam keluarga. Masyarakat patriarkal, misalnya, seringkali menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkuasa mutlak, mengakibatkan perempuan dan anak-anak rentan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Beberapa budaya juga mentoleransi praktik-praktik seperti perkawinan anak, pemaksaan pernikahan, dan kekerasan dalam rumah tangga atas nama “kehormatan keluarga” atau “tradisi”. Minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang HAM juga memperparah kondisi ini. Perlu upaya massif untuk mengubah persepsi dan praktik-praktik budaya yang merugikan.
Peran Norma dan Tradisi dalam Memperkuat Pelanggaran HAM Keluarga
Praktik-praktik pelanggaran HAM di lingkungan keluarga seringkali dibungkus dengan norma dan tradisi yang dianggap sakral dan tak terbantahkan. Contohnya, dalam beberapa komunitas, kekerasan fisik terhadap anak dianggap sebagai bentuk disiplin yang wajar, atau perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan harus tunduk pada kehendaknya. Akibatnya, pelanggaran HAM yang terjadi seringkali terselubung dan sulit diungkap. Perlu adanya upaya untuk mereformasi norma dan tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, serta mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota keluarga.
Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Pelanggaran HAM dalam Keluarga
Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama pelanggaran HAM dalam keluarga. Tekanan ekonomi yang tinggi dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, dan penelantaran anggota keluarga. Orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga mungkin terpaksa mengambil langkah-langkah ekstrem, seperti memaksa anak bekerja atau menjual anggota keluarganya untuk mendapatkan uang. Data BPS menunjukkan korelasi yang signifikan antara kemiskinan dan angka kekerasan dalam rumah tangga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi sangat krusial dalam konteks ini.
Dampak Pola Pengasuhan yang Salah terhadap Pelanggaran HAM
Pola pengasuhan yang otoriter dan represif dapat menyebabkan pelanggaran HAM terhadap anak. Penggunaan kekerasan fisik dan psikis sebagai metode mendisiplinkan anak, penghinaan, dan penolakan emosional dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak dan melanggar hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak. Sebaliknya, pola pengasuhan yang demokratis, yang mengedepankan komunikasi terbuka, respek, dan empati, dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan melindungi hak asasi setiap anggotanya.
Peran Ketidaksetaraan Gender dalam Memicu Pelanggaran HAM di Keluarga
Ketidaksetaraan gender merupakan akar permasalahan banyak pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Perempuan dan anak perempuan seringkali menjadi korban utama kekerasan domestik, eksploitasi seksual, dan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Sistem patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat menyebabkan perempuan memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya, meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelanggaran HAM. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM dalam keluarga.
Dampak Pelanggaran HAM di Lingkungan Keluarga
Pelanggaran HAM dalam keluarga, seringkali tersembunyi di balik tembok rumah, meninggalkan jejak luka yang mendalam dan berdampak luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampaknya bersifat akumulatif, meluas dari gangguan kesehatan mental hingga disintegrasi sosial. Memahami konsekuensi ini penting untuk membangun strategi pencegahan dan pemulihan yang efektif. Berikut beberapa dampak signifikan pelanggaran HAM dalam keluarga.
Dampak Jangka Pendek dan Panjang Kekerasan Fisik terhadap Perkembangan Anak
Kekerasan fisik terhadap anak, bentuk pelanggaran HAM yang paling mencolok, menimbulkan trauma yang dapat berdampak jangka pendek dan panjang. Luka fisik, meski sembuh, seringkali meninggalkan bekas psikologis yang dalam. Pada jangka pendek, anak mungkin mengalami rasa sakit, ketakutan, dan kesulitan tidur. Secara jangka panjang, kekerasan fisik dapat menghambat perkembangan kognitif dan emosional anak. Mereka berisiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku, depresi, kecemasan, hingga kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa dewasa. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik juga rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan kepribadian. Studi menunjukkan korelasi kuat antara kekerasan fisik di masa kanak-kanak dengan peningkatan risiko perilaku kriminal dan penyalahgunaan zat di masa dewasa.
Dampak Psikologis Kekerasan Psikis terhadap Anggota Keluarga
Kekerasan psikis, seringkali lebih halus namun tak kalah merusak, menyerang mental dan emosi korban. Bentuknya beragam, mulai dari penghinaan, ancaman, manipulasi, hingga kontrol yang berlebihan. Dampaknya meliputi penurunan harga diri, kecemasan kronis, depresi, dan bahkan gangguan stres pasca-trauma. Korban dapat mengalami isolasi sosial, kesulitan mengambil keputusan, dan kehilangan kepercayaan diri. Anak-anak yang menjadi saksi kekerasan psikis dalam keluarga juga mengalami dampak negatif, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam regulasi emosi. Lingkungan rumah yang dipenuhi ketegangan dan ancaman verbal menciptakan rasa tidak aman dan ketidakstabilan emosional yang berdampak buruk pada perkembangan mereka.
Dampak Pelanggaran HAM dalam Keluarga terhadap Kesehatan Mental Korban
Pelanggaran HAM dalam keluarga, baik fisik maupun psikis, berdampak signifikan terhadap kesehatan mental korban. Tingkat depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) jauh lebih tinggi pada individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Korban seringkali mengalami kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, dan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan zat sebagai mekanisme koping untuk mengatasi trauma yang dialami. Akses terhadap layanan kesehatan mental seringkali menjadi kendala, karena korban merasa malu, takut, atau tidak tahu bagaimana mencari bantuan. Kondisi ini memperparah dampak negatif pada kesehatan mental jangka panjang.
Dampak Pelanggaran HAM di Keluarga terhadap Relasi Antar Anggota Keluarga
Pelanggaran HAM dalam keluarga merusak ikatan dan relasi antar anggota keluarga. Kepercayaan dan rasa aman hilang, digantikan oleh ketakutan, kebencian, dan permusuhan. Komunikasi menjadi terhambat, dan setiap interaksi diwarnai ketegangan. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam keluarga mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang tua dan saudara kandungnya. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan emosional yang sehat di masa dewasa. Siklus kekerasan dapat berlanjut dari generasi ke generasi, jika trauma dan pola perilaku negatif tidak diatasi.
Dampak Sosial Pelanggaran HAM dalam Keluarga pada Masyarakat Luas
Bayangkan sebuah keluarga di mana kekerasan fisik dan psikis terjadi secara sistematis. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut berisiko tinggi menjadi pelaku kekerasan di masa depan, membawa pola perilaku negatif ke dalam masyarakat. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi di sekolah dan tempat kerja, serta membentuk hubungan yang sehat. Tingkat kriminalitas dan kekerasan di masyarakat dapat meningkat sebagai konsekuensi dari pola kekerasan yang dipelajari di lingkungan keluarga. Dampak sosialnya meluas dan berdampak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan peningkatan beban kerja pada sistem kesehatan, kepolisian, dan layanan sosial. Selain itu, dampak ekonomi akibat hilangnya produktivitas dan biaya perawatan kesehatan juga signifikan.
Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pelanggaran HAM di Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga, yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh kasih sayang, seringkali menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM yang paling tersembunyi. Kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan penelantaran anak merupakan beberapa contoh nyata yang memerlukan perhatian serius dan strategi pencegahan yang komprehensif. Perlindungan hak asasi manusia di lingkup domestik ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, mulai dari individu, keluarga, hingga pemerintah dan lembaga terkait. Menciptakan keluarga yang harmonis dan menjunjung tinggi HAM merupakan investasi jangka panjang bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.
Langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM dalam keluarga harus bersifat multi-sektoral dan berkelanjutan. Perubahan perilaku dan kesadaran kolektif merupakan kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini membutuhkan pendekatan yang holistik, mulai dari edukasi, penegakan hukum, hingga akses terhadap layanan bantuan bagi korban.
Langkah-Langkah Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memerlukan pendekatan yang sistematis dan berlapis. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, melainkan juga perlu membangun fondasi budaya yang menolak kekerasan dan menghormati hak asasi manusia setiap anggota keluarga.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang definisi KDRT, bentuk-bentuknya, dan dampaknya melalui kampanye publik yang masif dan berkelanjutan.
- Memberdayakan perempuan dan anak melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup, sehingga mereka mampu melindungi diri dan mengakses bantuan jika diperlukan.
- Penguatan peran tokoh agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender dan menolak kekerasan dalam rumah tangga.
- Peningkatan akses terhadap layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban KDRT dan pelaku kekerasan.
- Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku KDRT, dengan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi.
Peran Pendidikan dalam Mencegah Pelanggaran HAM di Keluarga
Pendidikan berperan krusial dalam membentuk karakter dan nilai-nilai individu sejak dini. Pendidikan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral, mampu menanamkan pemahaman dan kepatuhan terhadap HAM dalam keluarga.
Kurikulum pendidikan perlu mengintegrasikan materi tentang HAM, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan sejak usia sekolah dasar. Hal ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini dan membentuk perilaku yang menghormati hak asasi manusia.
Selain itu, pendidikan orang tua juga penting dalam membentuk pola asuh yang positif dan melindungi anak dari berbagai bentuk pelanggaran HAM.
Akses Layanan Bantuan bagi Korban Pelanggaran HAM di Keluarga
Korban pelanggaran HAM di lingkungan keluarga seringkali mengalami trauma dan membutuhkan bantuan yang segera dan terintegrasi. Akses terhadap layanan bantuan yang mudah dijangkau dan ramah korban sangatlah penting.
- Layanan hotline yang aktif 24 jam dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai jenis bantuan, seperti konseling psikologis, bantuan hukum, dan tempat penampungan sementara.
- Peningkatan kapasitas petugas layanan untuk memberikan penanganan yang profesional dan sensitif terhadap korban.
- Jaringan kerja antar lembaga yang terkoordinasi untuk memastikan korban mendapatkan bantuan yang komprehensif.
Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait
Pemerintah memiliki peran kunci dalam melindungi hak asasi manusia di keluarga. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai.
Peran pemerintah meliputi penegakan hukum, penyediaan layanan bantuan, dan pengembangan kebijakan yang pro-HAM. Kerja sama antar lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan pelanggaran HAM di keluarga.
Lembaga terkait seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait perlindungan HAM di keluarga.
“Setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk di lingkungan keluarga. Negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.” – Undang-Undang Perlindungan Anak
Penutup
Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga bukanlah masalah pribadi semata; ini adalah krisis kemanusiaan yang menuntut perhatian serius. Mengakhiri siklus kekerasan membutuhkan komitmen bersama. Pendidikan, akses layanan bantuan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam melindungi hak-hak anak dan anggota keluarga yang rentan. Namun, perubahan juga harus dimulai dari diri sendiri. Mempelajari hak-hak asasi manusia, menghindari pola pengasuhan yang otoriter, dan berani melawan norma yang merugikan, merupakan langkah-langkah kecil namun berarti dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bermartabat. Ingatlah, keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan adalah fondasi masyarakat yang kuat dan sejahtera.
Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan fisik atau psikis terhadap anak, merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang kerap terabaikan. Ironisnya, ketidakpedulian terhadap sesama, mirip dengan kurangnya kesadaran kolektif dalam menanggulangi bencana, seperti yang dijelaskan dalam artikel mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan , juga berakar pada masalah individualisme. Padahal, gotong royong, sebagaimana pentingnya dalam mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, juga krusial untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan melindungi hak-hak setiap anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan.
Sikap apatis terhadap pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, pada akhirnya, akan berdampak luas dan merugikan semua pihak.
Kekerasan domestik, misalnya penganiayaan fisik atau psikis dalam keluarga, merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang kerap terabaikan. Ironisnya, lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru menjadi medan pertempuran bagi sebagian anak dan perempuan. Memahami pentingnya menghargai perbedaan dan toleransi sejak dini sangat krusial, seperti yang dijelaskan dalam artikel apa manfaat keberagaman di sekolah , karena membangun empati dan kepekaan sosial bisa mencegah terulangnya siklus kekerasan.
Dengan demikian, pendidikan karakter yang menekankan rasa hormat dan keadilan dapat menjadi benteng pertahanan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan beradab.
Kekerasan fisik dan psikis dalam keluarga, termasuk penelantaran anak, merupakan contoh nyata pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Lingkaran setan ini perlu diputus, dimulai dari pendidikan karakter sejak dini. Memahami pentingnya menghormati dan patuh pada figur otoritas, seperti guru, menjadi kunci. Artikel ini menjelaskan lebih lanjut mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru , yang pada akhirnya membentuk pribadi yang empati dan menghargai hak asasi orang lain.
Dengan demikian, pelanggaran HAM di lingkungan keluarga, seperti yang telah disinggung sebelumnya, dapat dicegah sedini mungkin.